www.faktasidik.com – Pemahaman hukum yang mendalam bukan hanya sebuah keistimewaan, melainkan kebutuhan bagi aparatur pemerintah, pengelola keuangan daerah, serta masyarakat secara umum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, sebagai institusi penting dalam menjaga sistem hukum di Indonesia, memiliki peran besar dalam memberikan pencerahan hukum kepada masyarakat. Salah satu upayanya terlihat melalui kegiatan Keterangan (Penyuluhan) Hukum yang baru-baru ini diadakan di Kabupaten Brebes.
Apa Itu Program Keterangan Hukum dan Apa Tujuannya?
Program Keterangan Hukum yang digagas oleh Kejati Jawa Tengah bertujuan memberikan edukasi serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai hukum dan regulasi yang harus ditaati. Khususnya dalam konteks kegiatan yang berlangsung di Brebes, tujuan ini diarahkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Pendekatan ini bukan hanya fokus pada pemberian informasi, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat hukum agar mampu bertindak berdasarkan aturan yang berlaku. Program seperti ini cenderung bersifat preventif, karena dengan memahami hukum, aparat dan masyarakat dapat meminimalisasi potensi pelanggaran baik karena ketidaktahuan maupun unsur kesengajaan.
Fokus Acara Keterangan Hukum di Brebes
Pada Selasa, 25 Maret 2025, Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes menjadi saksi dari terlaksananya kegiatan penting ini. Dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir, fokus utama penyuluhan kali ini adalah tata kelola keuangan daerah. Acara ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan administratif, terutama dalam upaya mencegah terjadinya kesalahan pengelolaan yang dapat berdampak hukum.
Acara tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Brebes, Wurja Castro, dan juga menghadirkan sejumlah pejabat penting seperti Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Yadi Rachmat Sunaryadi, S.H., M.H., serta Arfan Triono dari Bagian Penerangan Intelijen Kejati Jawa Tengah. Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga Dinas Pekerjaan Umum juga aktif mengikuti penyuluhan.
Wakil Bupati Wurja dalam sambutannya menegaskan pentingnya memahami hukum sebagai panduan bertindak yang benar. “Dengan pemahaman hukum yang baik, risiko pelanggaran administratif dapat diminimalisasi, sekaligus mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan dan kredibel,” ujar Wurja.
Komentar Para Ahli Hukum dan Peserta Acara
Kegiatan penyuluhan ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Para ahli hukum yang hadir, termasuk perwakilan dari Kejati, menekankan bahwa edukasi hukum seperti ini dapat menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berkeadilan.
Salah satu peserta acara, seorang pegawai OPD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, menyatakan bahwa sesi tanya jawab interaktif bersama para pemateri memberikan gambaran jelas tentang bagaimana mengimplementasikan teori hukum dalam praktik sehari-hari. “Kami merasa sangat terbantu. Penyampaian yang jelas dan contoh-contoh kasus yang relevan membuat kami semakin paham bagaimana mengelola anggaran tanpa melanggar aturan,” ujarnya.
Mengapa Program Penjangkauan Hukum Seperti Ini Penting?
Program hukum ini penting untuk memperkuat pondasi hukum bangsa. Berikut manfaat utamanya:
- Preventif terhadap Pelanggaran Hukum
Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat menghindari pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan.
- Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Penyuluhan hukum membekali para peserta dengan pedoman konkret agar dapat bekerja lebih transparan, terutama dalam pengelolaan dana publik.
- Wadah Diskusi dan Peningkatan Kapasitas
Diskusi interaktif memungkinkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan untuk berbagi perspektif sekaligus mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.
Kolaborasi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi simbol dedikasi Kejati Jawa Tengah, namun juga menegaskan bahwa kolaborasi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci sukses menciptakan sistem yang berkeadilan.
Untuk ke depannya, diharapkan program penjangkauan hukum semakin diperbanyak dengan melibatkan lapisan masyarakat yang lebih luas. Baik hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara, semua berperan penting dalam fungsi negara.
Dorongan bagi Generasi Muda dan Profesional Hukum
Bagi mahasiswa jurusan hukum dan para profesional muda, mengikuti kegiatan serupa dapat membuka wawasan baru tentang penerapan hukum secara praktis. Dengan kemampuan analitis yang baik serta pemahaman mendalam akan tata kelola yang sesuai aturan, mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan kerja maupun masyarakat.
Sama halnya bagi masyarakat umum, terlibat secara aktif dalam memahami hukum menjadi aset tak ternilai bagi kehidupan bermasyarakat. Dunia hukum bukanlah ranah yang hanya dimengerti oleh para ahli, tetapi harus dimiliki oleh semua elemen bangsa.
Metamorfosis Masyarakat Hukum
Dengan adanya kegiatan seperti ini, tercipta peluang untuk membentuk masyarakat hukum yang lebih cakap dan sadar akan hak dan kewajibannya. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menunjukkan bahwa meyakinkan integritas sektor publik adalah hal yang utama, demi Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
